FMPP Menemukan ‘Surat Ketebele’ Dari Oknum Anggota Dewan Untuk Memudahkan Masuk Sekolah Di Jabar

Bandungrayanews/Bandung – Penerimaan siswa/i setiap ajaran baru di setiap kota menuai aksi demo orang tua murid. biasanya kekecewaan itu berdasarkan fakta dan data.  seperti pengakuan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menemukan surat ‘ketebelece’ dari oknum anggota dewan yang memudahkan praktek masuk sekolah.

Maka dari itu, Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati membeberkan selain penemuannya, meminta kejelasan sistem yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik tingkat SMA/SMK/SLB sederajat yang dinilai merugikan calon peserta didik kepada Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Disdik Baru) Dinas Pendidikan Jabar Tahun 2020, di Jalan Dr . Rajiman, Bandung, Selasa ( 23/6/2020).

satu persatu masalah diurai perwakilan rombongan, seperti pendaftaran online. menurutnya, tidak semua masyarakat ada yang mengerti dengan IT sehingga titik koordinat pun banyak yang salah.

Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati

Selain itu, Illa juga mengeluhkan tidak transparannya pihak sekolah saat pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik.

bahkan terkait peluang mendaftarkan calon peserta didik jalur afirmasi di tahap dua atau zonasi, Illa menilai hal itu berpotensi orang tua calon siswa dari kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dibebankan biaya untuk sekolah.

Masuk ke sekolah swasta pun bukan pilihan bagi calon siswa di jalur afirmasi.”Jangankan belajar, mau daftar saja harus pakai uang. Formulirnya bayar, setelah masuk harus bayar lagi, belum bayar biaya praktek, apa itu akan ditanggung,”ucapnya

“Di balik itu juga kalau siswa yang menggunakan jalur afirmasi Ekonomi Tidak Mampu ini dan kalaupun lewat dijalur zonasi akan berisiko dengan pembayaran DSP, SPP seperti itu,” ungkapnya

Ditempat yang sama, Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Jabar, Juli Wahyu Pari Dunda. PPDB Jabar mengakui jika PPDB 2020 ini cukup kompleks. Pasalnya, tahapan sosialisasi PPDB terbentur dengan pandemi. Sehingga sosialisasi PPDB pun mayoritas hanya bisa dilakukan secara virtual.

Kanan : Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Jabar, Juli Wahyu Pari Dunda.

“Kami sadari bahwa ini tidak bisa menyentuh semua orang tua, terutama bagi daerah yang terkendala dengan internet. Tapi kami upayakan sosialisasi melalui medsos, media online dan elektronik

“Pihak Disdik Jabar pun tidak bisa mengakomodir semua calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri, mengingat jumlah lulusan SMP atau MTs lebih banyak dari pada daya tampung SMA/SMK sederajat,”ucapnya

Sekadar catatan, jumlah lulusan SMP sederajat berkisar di angka 700 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMA negeri sederajat hanya 149.977 ribu di tahap pertama ini. “Ini pasti ada yang tidak diterima di negeri,” ucapnya.

Sebagai perbandingan, di Kota Bandung terdapat 64 SMP, sedangkan jumlah SMA negeri hanya ada 27 sekolah. “Bagaimana bisa menampung itu semua, tidak semua orang itu bisa legowo,” pungkasnya.

Loading