Pendidikan, Kesehatan, Aset, dan Data, Jadi Fokus Bahasan Pansus RPJMD

Bandungrayanews.com/ 17 Juni 2021,- Kota Bandung:  Panitia Khusus (Pansus) 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar Rapat Kerja terkait Finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (16/6/2021).

Rapat kerja tersebut dilakukan bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang).

Pada rapat kerja tersebut, Anggota Pansus 2, Yusuf Supardi  menyoroti terkait persoalan pendidikan yang masih belum jelas targetnya dalam RPJMD. Termasuk presentase tenaga pendidikan di Kota Bandung.

“Salah satu amanah Undang-Undang, yaitu masalah pendidikan, hingga 2023 saya belum membaca targetnya seperti apa,” ujarnya.

Selain persoalan dunia pendidikan, ia juga menilai bahwa persoalan aset di Kota Bandung juga harus diperhatikan, mulai dari jumlah aset tanah, jumlah yang sudah tersertifikasi, dan lain sebagainya.

“Karena syarat dari Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu tertibnya aset pemerintah daerah. Maka pada kepemimpinan wali kota sekarang diharapkan tuntas target sertifikasi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat menekankan transparansi dan aksesibilitas data pada RPJMD Kota Bandung. Hal tersebut bertujuan agar beragam program maupun bantuan dari Pemkot Bandung yang digulirkan tepat sasaran.

Dengan demikian, ada database yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di Pemerintahan Kota Bandung, sebagai upaya dalam mempermudah dan mempercepat akses akan kebutuhan data.

“Seperti bantuan sosial, PIPPK, kesehatan dan lain sebagainya, membutuhkan data yang up-to-date serta mudah diakses, di mana ini bisa dibangun dengan konsep smart city yang ada di Kota Bandung,” ucapnya.

Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menerangkan bahwa masukan dari rapat kerja hari ini akan menjadi catatan sebelum menjadi hasil akhir dari RPJMD Kota Bandung periode 2019-2023.

“Setelah itu, kita sampaikan ke tingkat provinsi. Kemudian kita respons bagaimana catatan-catatan dari provinsi terkait RPJMD Kota Bandung,” ujarnya.

Sumber: Dani/Humpro DPRD Kota Bandung

 96 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *