Polemik Kebijakan Larangan Mudik, Memberikan Solusi Dalam Persoalan Yang Ada

Bandungrayanews/ Kota Bandung Dwiki Muhamad Nuron Ketua Bidang Kajian Isu Gerakan Pemuda Kesehatan Jawa Barat menyampaikan, Pemerintah Republik Indonesia melalui mentri perhubungan juga mentri dalam negri menerapkan kebijakan larangan mudik bagi masyarakat yang merantau yang memiliki keinginan untuk mudik ke kampung halamannya.

Pasalnya Indonesia yang hari ini masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 seperti yang kita ketahui bersama jumlah orang terpapar covid-19 ini makin meningkat.

Tradisi mudik merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya masyarakat yang banyak bermukim diperantauan menjadikan dirinya berada jauh dari kampung halamannya.

Tradisi mudik sendiri ialah untuk mengobati rasa rindu yang hadir pada tubuh para perantau. Namun karena situasi masih dalam pandemi covid-19 yang juga pada akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan larangan mudik bagi setiap perantau di Indonesia.

Melihat keadaan kondusifitas masyarakat dimasa arus mudik ini cukup memilukan, entah siapa yang dirugikan dan entah siapa juga yang paling dirugikan Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Kajian Isu (Gerakan Pemuda Kesehatan Jabar) Dwiki Muhamad Nuron menuturkan. Jl. Kebon Manggu Kota Cimahi, Jawa Barat.

Seharusnya pemerintah dalam waktu yg cukup lama ini sepatutnya sudah memiliki formula untuk mengantisipasi kegaduhan dimasa lebaran/arus mudik ini, saya memiliki satu usulan yang mungkin bisa diterapkan.

“Menurut saya, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar keputusan yang dibuat tidak bersifat ambigu, sebagai contoh tempat ziarah dan beribadatan sebagian wilayah ditutup, sedangkan pusat perbelanjaan dan wisata masih tetap dibuka, walaupun dengan embel-embel protokol kesehatan, fakta dilapangan masih banyak pelanggan prokes tersebut.”

Dwiki menyampaikan, pemerintah pusat maupun daerah sangat kesulitan mendapatkan solusi yang tidak bersifat ambigu, sebagai contoh tempat ziarah dan beribadatan sebagian wilayah ditutup, sedangkan pusat perbelanjaan dan wisata masih tetap dibuka.

“Solusinya adalah, jika memang pihak terkait sudah menyadari akan tetap ada arus mudik yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya pemerintah pusat/daerah menyiapkan dan mendata lewat kerjasama entah dengan dinkes antara Puskesmas setempat, serta Kelurahan, dan juga melibatkan RT/RW untuk mendata siapa saja yang akan melakukan perjalanan mudik ini.

Setalah terdata mereka yang akan melakukan mudik harus berkomitmen untuk mengikuti aturan yang akan di buat, seperti 7 hari sebelum melakukan mudik mereka wajib melakukan isolasi mandiri dirumah, sampai saat nanti akan melakukan mudik, agar mereka dipastikan tidak akan membawa virus yang bisa menaikan angka infeksi covid-19 ini.

Mereka wajib di swab kembali untuk melihat hasil nya, apakah sudah memenuhi standar nya atau belum, jika mereka lolos, mereka pun akan diberikan surat keterangan

Bahwa mereka sudah melakukan serangkaian aturan yang telah dibuat oleh pihak terkait, dan untuk meminimalisir kecurangan dalam penerbitan surat keterangan ini mungkin harus di control secara intens.” Sambung penuturan Dwiki Muhamad Nuron.

Menurutnya dengan demikian mungkin bisa membantu masyarakat juga yang mungkin sudah merindukan keluarga dikampung, dan perekonomian pun tetap akan jalan kembali.

Dan saya harap juga, semoga kedepannya tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang bersifat rancu di masyarakat, yang mana akan membuat kondusifitas terganggu, karena kita ketahui, masyarakat pun sudah jenuh dengan keadaan sekarang, hal-hal seperti itu seharusnya secepat mungkin harus di kurangi demi kelangsungan hidup bersama. (Os)

 6 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *