Bandungrayanews.com / BANDUNG-Belakangan ramai di pemberitaan media massa, baik media daring maupun media cetak, tentang Sekretatis Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberikan bantahan. Ia membantah adanya anggaran dari APBD Jawa Barat 2025 hasil efisiensi yang mengalir ke Lembur Pakuan, tempat kediaman Gubernur Dedi Mulyadi di Subang. “Itu keliru dan tidak benar.
Disampaikan oleh Maulana Yusuf Erwin, anggota DPRD Jawa Barat di media sosial Instagram maulanay_proff yang diunggah pada tanggal 11 Maret 2025.
“Efisiensi yang Tidak Efisien”, berisikan postingan tentang efisiensi yang dilakukan Jawa Barat yang berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Dalam postingan tersebut ditulis, jika melihat hasil efisiensi itu ada pos angaran sebesar Rp 42,9 miliar yang dialokasikan untuk kategori “Prioritas Lainnya yang terkait Lapangan Pekerjaan”.
Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan,” kata Herman, belum lama ini. Dalam berita bantahan yang disampaikan Herman tersebut tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan informasi atau keterangan tentang adanya anggaran hasil efisiensi untuk kegiatan di Lembur Pakuan tersebut. Lembur Pakuan adalah kediaman pribadi Dedi Mulyadi yang terletak di Desa Sukasari Rawalelel, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang.
Dalam penelusuran yang dilakukan media pikiran rakyat, informasi tentang alokasi anggaran untuk Lembur Pakuan disampaikan oleh Maulana Yusuf Erwin, anggota DPRD Jawa Barat di media sosial Instagram maulanay_proff yang diunggah pada tanggal 11 Maret 2025.
Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk proyek budaya di satu lokasi spesifik yaitu daerah istimewa Lembur Pakuan dengan total anggaran Rp 27,3 miliar. Anggaran itu mencakup penataan kawasan wisata, pentas seni dan penyusunan buku budaya Sunda.
Pertanyannya, apakah alokasi anggaran sebesar ini di satu titik lebih penting dari pada pemerataan pembangunan budaya di seluruh Jawa Barat? Mengapa situs budaya lain yang lebih memiliki nilai historis tidak mendapatkan porsi yang sepadan? Atas unggahan di media sosial tersebut, Maulana Yusuf Erwinsyah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Barat yang diwawancara “PR” Senin 21 April 2025 meminta agar pergeseran anggaran karena efisiensi dan juga penyesuaian visi misi gubernur tepat sasaran. Pasalnya, DPRD Jabar telah menemukan dugaan anggaran hasil dari pergeseran anggaran malah dialokasikan untuk kegiatan yang jauh dari makna efisiensi itu sendiri.
“Dalam rapat Banggar, kami melihat hasil efisiensi itu, ada pos anggaran sebesar Rp 42,9 miliar yang dialokasikan untuk kategori ‘Prioritas Lainnya terkait Lapangan Pekerjaan.
Detail anggarannya di antaranya yaitu Penataan Lembur Pakuan sebagai Kawasan Wisata sebesar Rp 13 miliar, Aktivasi Budaya Lembur Pakuan (Pentas Seni hingga akhir 2025) sebesar Rp 13,3 miliar, Safari Pembangunan sebesar Rp13,2 miliar, Penataan Situs Kampung Cigugur Kuningan sebesar Rp 1 miliar, Bantuan Sanggar Miss Tjitjih sebesar Rp1 miliar dan Penyusunan Buku Budaya Sunda sebesar Rp1 miliar,” tutur Maulana. Dikutif Pikiranrakyat.(mr)*
