Bandungrayanews.com/ JAKARTA-Ramai Vaksin Palu Arit, Analis: Palu Arit Itu Uni Soviet, Cina Bintang Lima Ilustrasi Covid-19. (Pixabay/geralt)
Istilah palu arit kembali populer dan jadi perbincangan hangat setelah anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra menyebutnya di media sosial untuk membahas rencana pengadaan vaksin Covid-19 yang diproduksi Cina: Sinovac.
Fadli Zon mewanti-wanti pemerintah jangan gegabah mengimpor vaksin tersebut sampai betul-betul lulus dari seluruh uji klinis sehingga nanti aman untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia.
Fadli Zon mengatakan akan memilih vaksin produksi dalam negeri ketimbang yang impor dari Cina.
“Vaksin Merah Putih vs Vaksin Palu Arit. Saya sih pilih vaksin Merah Putih. Jangan ada yang tergesa-gesa impor vaksin dan menjadikan rakyat sebagai bebek percobaan,” katanya melalui media sosial.
Di tengah pembahasan istilah tersebut, melalui akun Twitter analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan bahwa: “untuk diketahui palu arit itu Uni Soviet, Cina itu bintang lima.”
Tetapi Rustam Ibrahim tidak membahas lebih jauh soal itu.
Melalui media sosial, Rustam Ibrahim menyoroti kesenjangan di masyarakat di tengah pandemi Covid-19, dimana masyarakat berekonomi lemah umumnya tak punya banyak pilihan.
“Orang-orang kaya kaya, tabungan melimpah, rumah mewah, ongkang-ongkang kaki tidak perlu kerja, jika terinfeksi bisa nikmati isolasi mandiri di rumah, yang ingin nunggu vaksin Merah Putih silakan. Tapi rakyat biasa harus kerja, terpaksa berkerumun, hidup di rumah sempit, dambakan vaksin segera darimana pun datangnya,” katanya.
Saat ini, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan vaksin Covid-19. Cina dan Indonesia merupakan bagian dari negara yang ikut mengembangkannya. Indonesia mengembangkan vaksin Merah Putih melalui Lembaga Biomolekuler Eijkman.
Jika semua fase uji klinis sudah berhasil dilewati, maka vaksinasi massal di seluruh dunia, segera dimulai.
Sambil menunggu semua uji coba rampung, negara-negara di dunia sekarang juga sedang melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembelian vaksin untuk memastikan ketersediaan vaksin dalam negeri mereka, termasuk Indonesia.
Di tengah berbagai persiapan itu, Fadli Zon mengingatkan agar Indonesia jangan buru-buru mengimpor vaksin, apalagi yang belum melewati seluruh tahapan uji coba.
Fadli Zon perlu mewanti-wanti sejak dini karena vaksin merupakan ladang bisnis yang besar.
“Vaksin memang bisnis besar. Jangan sampai rakyat kita jadi kelinci percobaan vaksin yang belum jelas status dan keampuhannya. Lebih baik hati-hati untuk menimbang vaksin yang cocok bagi rakyat Indonesia,” kata Fadli Zon.
Pandangan kritis juga disampaikan oleh akademisi Universitas Indonesia Ronnie Higuchi Rusli.
“Catat, vaksin itu bisnis besar para taipan yang gelontorin duitnya untuk impor, bukan uang dari anggaran Kemenkes untuk impor vaksin. Karena Kemenkes bukan importir obat/vaksin. Jadi para importir itulah yang pakai tangan pemerintah untuk wajib vaksinasi. Kalau mau, lihat Singapore dan Brunei,” kata Ronnie di media sosial.
Menanggapi pertanyaan netizen, “bukan uang dari anggaran Kemenkes untuk impor vaksin?” Ronnie menjelaskan maksudnya, “bukan, vaksin itu dibeli. Memangnya Kemenkes yang menyediakan obat-obatan kemotherapi di RSUP/RSUD atau obat sakit jantung, segala vaksin yang ada di RS? Kemekes hanyalah regulator kesehatan. Kalau obat-obatan itu urusan POM.”
Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya agar rencana pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan detail, mulai dari pengadaan, distribusi, sampai implementasi.
“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020, Senin (19/10/2020), di Istana Merdeka, Jakarta.
Tahap implementasi merupakan titik kritis dari vaksinasi ini dan hal tersebut juga harus dijelaskan kepada masyarakat.
“Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi.
Presiden juga mengingatkan pentingnya persiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan, termasuk pelaksanaan pelatihan kepada para petugas yang terlibat.
“Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya itu menjadi jelas. Karena vaksin-vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik, tiap vaksin beda-beda,” kata Presiden.
