Bandungrayanews.com/ JAKARTA – Seluruh problem yang berkaitan dengan berjalannya pemerintahan di Indonesia pada masa sekarang ini akan bermuara kepada Kapolri.
“Rocky Gerung mengatakan, jadi ini tuh bentuk konsekuensi dari pembiaran suatu ketidakadilan di masa-masa Jokowi kemaren yang belum diselesaikan. Jadi ini jadi beban pak Sigit,” katanya.
Seperti halnya dengan kasus kerumunan pada saat kunjungan kerja Jokowi ke NTT yang menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidaksamaan di mata hukum yang kini dirasakan oleh masyarakat.
Masyarakat pun secara otomatis akan membanding-bandingkan kasus ini dengan kasus yang menurut mereka memiliki kronologi yang sama.
Kemudian masyarakat pun membandingkannya dengan kasus kerumunan terdahulu yang sempat dilakukan Habib Rizieq Shihab hingga berujung ke jeruji besi.
“Kok tidak adil ketika Habib Rizieq mengundang kerumunan yang disebut sebagai tindak kejahatan. Sementara Jokowi tidak,” ujarnya.
“Kemudian pihak istana bilang itu bentuk spontanitas. Menurut saya Habib Rizieq juga spontanitas. Dia juga tidak pernah mengundang pengikut dia untuk dateng ke bandara,” tambahnya.
Selain masyarakat, tugas Kapolri tampaknya akan semakin rumit dengan adanya tuntutan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendesak agar Jokowi dapat segera dilakukan penahanan.
“Saya membayangkan jika ini akan menjadi kerumitan seorang Kapolri. Apalagi sekarang datang lagi tuntutan dari Majelis Ulama Indonesia yang sinyal itu sinyal moral,” ujarnya.
Berbeda dengan tuntutan masyarakat, Rocky menilai jika tuntutan MUI itu merupakan tuntutan yang paling serius. Menurutnya, tuntutan MUI tersebut didasari dengan pendekatan ketidakadilan dari segi moral.
“Beda halnya yang ngelaporin itu orang yang sakit hati ke Jokowi itu enggak akan terlalu heboh,” ujarnya.
“Ini MUI. MUI itu lembaga moral. Dia melihat pendekatan ketidakadilan dari segi moral,” tambahnya.
Tuntutan MUI ini muncul karena penguasa yang terkesan selalu menghindar ketika publik menyinggung kasus ini. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang terkesan arogan dan tidak ingin mengakui kesalahan.
“Ini bahayanya jika penguasa terus-terus menghindar,” ujarnya.
“Jadi saya menganggap bahwa sangat mungkin bila dalam dua minggu ini akan terjadi percepatan pemanasan poltik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan,” lanjutnya.
