Bandungrayanews.com / Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meminta Pemerintah Kota Bandung mengefektifkan fungsi komunikasi dan koordinasi kepada aparat kewilayahan agar program dan rencana kerja tersampaikan ke masyarakat.
Jika informasi belum masif diterima warga secara merata, target program kerja dan sosialisasi aturan termutakhir dari Pemkot Bandung sulit tercapai.
Hal itu diungkapkan Tedy saat berbicara sebagai narasumber acara Bandung Menjawab gelaran Pemkot Bandung bersama Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi, dengan topik “Evaluasi dan Proyeksi Pembangunan 2022,” di Taman Radio, Jalan Dago, Bandung, Selasa (4/1/2022).
“Kelurahan dan kecamatan yang harus terdepan mengabarkan dan menyerap komunikasi, yang seperti air bah dari Pemkot Bandung. Setiap pencapaian, penghargaan, program pemerintah itu harus terasa oleh warga. Jadi Plt tidak perlu lagi turun ke bawah kalau kewilayahan sudah menjalankan setiap koordinasi dari pemkot,” ujar Tedy.
Dengan memperkuat fungsi desentralisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, Tedy meyakini optimalisasi program dapat lebih terasa. Bersama gencarnya peran kelurahan, program yang telah dirancang dengan matang oleh Pemkot Bandung bisa diserap hingga ke level RW dan RT.
Tedy juga meminta Pemkot Bandung membuka kembali ruang-ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung, seperti yang pernah gencar dilakukan di masa-masa terdahulu. Dengan jumlah kampus yang melimpah, mahasiswa bisa melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah-wilayah Kota Bandung.
“Kolaborasi harus terus diedunkeun, ditingkatkan. Bandung itu Kota Pendidikan, banyak sekali perguruan tinggi. Kita berharap perguruan tinggi bisa berkolaborasi lagi bersama pemkot, bisa berkontribusi lebih masif. Bisa dengan 1 jurusan kampus 1 RW untuk membina warga. Jadi forum RW, RT, PKK berkolaborasi dengan mahasiswa,” tutur Tedy.
Ia menambahkan, DPRD Kota Bandung mendorong pemkot untuk melakukan pemulihan ekonomi, di samping tetap menjaga program kesehatan.
“Masalah kita di indeks daya beli di kisaran 65, belum menyentuh 70. Ini sesuatu yang penting di samping isu kesehatan. Kita bisa memberikan pemberdayaan lebih untuk bantuan produktif warga,” ujarnya.
Investasi juga menjadi perhatian Tedy. Ia berharap mulai tahun ini investasi bisa terus diserap dengan segala kemudahan pelayanan DPMPTSP, apalagi dengan kehadiran Gerai Layanan Publik di Bandung Timur dan Mal Layanan Publik di Jalan Cianjur.
Yang tak kalah penting, Tedy meminta hubungan erat antara kota dan kabupaten di wilayah aglomerasi Bandung Raya semakin terjalin baik. Masih ada isu besar seperti transportasi massal, banjir, dan sampah, yang harus diselesaikan bersama.
“MoU-MoU yang sudah dilakukan betul-betul diimplementasikan. Aglomerasi menjadi satu hal yang harus dibahas intens. Untuk transportasi, sampah, betul-betul harus dikonkretkan. Kita ngobrol dengan kepala daerah sekitar disambut baik. Pak Gubernur juga harus makin serius (perhatiannya) dengan Kota Bandung,” ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengatakan, soal realisasi transportasi massal di Bandung Raya memang memerlukan komitmen setiap kepala daerah. Ia menunjuk megaproyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang membutuhkan pembahasan serius terkait transportasi pengumpan (feeder) dari Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung menuju pusat Kota Bandung.
“Feeder KCIC ini tidak bisa diselesaikan oleh Kota Bandung saja, tetapi dalam lingkup aglomerasi. Mudah-mudahan sih bisa diinisiasi Kota Bandung,” katanya.
Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, fungsi kolaborasi dan desentralisasi akan terus didorong kepada unsur kewilayahan.
“Kunci kolaborasi dan desentralisasi jadi penting, sama dengan pesan almarhum (Wali Kota Bandung) Mang Oded. Sosialisasi ini harus di-deliver (disampaikan) ke teman-teman kewilayahan. Kita beri kewenangan desentralisasi,” ujarnya.
Yana menambahkan, lebih dari 300 penghargaan bagi Kota Bandung dalam beberapa waktu ke belakang merupakan hasil kerja sama semua pihak mulai dari eksekutif, DPRD, dan masyarakat.
Pemkot akan terus berupayan menciptakan aplikasi baru untuk menambah aplikasi antardinas yang telah diintegrasikan pada 2021. Dengan kemajuan teknologi perlu hadir banyak kemudahan supaya warga semakin ikut berpartisipasi.*
